Rabu, 20 Februari 2008 | 02:09 WIB

Jakarta, Kompas – Hanya dua bulan seusai menjadi tuan rumah Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim dan di tengah rentetan bencana ekologis, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, energi, dan jalan tol dengan tarif sewa sangat murah. Alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung itu hanya dikenai tarif Rp 1,2 juta per hektar per tahun hingga Rp 3 juta per hektar per tahun, atau Rp 120 per meter hingga Rp 300 per meter.

Butir-butir peraturan pemerintah itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Februari dengan nama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

”Kebijakan menyewakan hutan begitu murah itu sangat sembrono,” kata ahli kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Hariadi Kartodihardjo ketika dihubungi di Balikpapan, Selasa (19/2).

Menurut Hariadi, PP tersebut cacat hukum karena aturan ini hanya memuat tentang tarif, bukan izin pembabatan hutan lindung.

”Kalau PP ini dipakai untuk membabat hutan, jelas bertentangan dengan aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2004 tentang Penambangan di Hutan Lindung. UU yang menyebutkan hanya 14 perusahaan yang boleh menambang di hutan lindung,” kata Hariadi.

Namun, menurut Hariadi, DKN belum menentukan sikap apakah akan meminta pencabutan atau revisi peraturan pemerintah tersebut. ”Kami masih perlu membahas lebih jauh,” katanya.

Selain cacat hukum, lanjut Hariadi, peraturan tersebut tidak komprehensif. Contohnya, PP tidak mengatur subyek pemilik hak atas kayu komersial yang ada di dalam hutan. PP juga tidak mematok tarif alias Rp 0 (nol) atas penggunaan hutan bersifat nonkomersial (Pasal 4).

”Sifat nonkomersial bukan berarti meniadakan risiko atau dampak negatif terhadap hutan lindung atau produksi,” kata Hariadi, yang juga mantan Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH).

Kesepakatan bersama

Secara terpisah, Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan Achmad Fauzi Mas’ud membantah pemerintah menetapkan nilai kompensasi yang terlalu rendah untuk pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan nonkehutanan.

Menurut Fauzi, nilai tersebut merupakan hasil perhitungan yang disepakati tim penyusun PP dari berbagai departemen, misalnya Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, dan departemen terkait lainnya.

”Perbandingan nilai itu sangat debatable. Tetapi, bagi pemerintah, kompensasi ini lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang justru tidak menguntungkan sama sekali,” kata Fauzi.

Selama ini pemerintah mensyaratkan investor yang meminjam pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan nonkehutanan mengganti seluas dua kali lahan yang dipakai. Namun, faktanya, areal pengganti tersebut sulit terealisasi karena Departemen Kehutanan juga mulai membatasi pengalihan status kawasan hutan.

Tak masuk akal

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan mengaku tak bisa memahami alasan pemerintah mengeluarkan PP itu. ”Sangat aneh dan tak masuk akal ketika hutan lindung yang tak ternilai harganya ternyata dihargai lebih murah dari sepotong pisang goreng,” kata Pengampanye Hutan Walhi Rully Syumanda.

Harga sewa Rp 120 per meter pun tak rasional karena tertutupi dengan harga pohon di atasnya jika ditebang dan kayunya dijual.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah menyebutkan, keputusan pemerintah tersebut menghina akal sehat dan sama sekali tak dapat dipahami. Keluarnya PP dinilai memperjelas posisi pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak memihak keselamatan warga dan pelestarian lingkungan.

Catatan Sawit Watch, laju kerusakan hutan sepanjang tahun 2005-2006 mencapai 2,76 juta hektar. Ribuan orang meninggal dan lainnya menjadi pengungsi karena bencana lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan di bagian hulu, seperti banjir dan tanah longsor. ”Bayangkan apa yang akan terjadi di kawasan hilir akibat PP itu. Namun, tampaknya pemerintah kurang peduli dan lebih mengejar pendapatan finansial,” kata Rully.

160 titik

Data yang disampaikan Walhi, peraturan pemerintah itu akan berimplikasi langsung pada pembukaan sekitar 160 lokasi baru pertambangan di kawasan hutan pada 26 provinsi. ”Sekitar itulah jumlah konsesi pertambangan yang menunggu untuk beroperasi di atas kawasan hutan,” kata Rully.

Dampak lain, sektor lain seperti perkebunan akan meminta hak yang sama, yakni lahan hutan untuk bisnis yang disewakan sangat murah.

Menanggapi PP itu, sejumlah LSM akan mengajukan dua kemungkinan, uji materiil (judicial review) atau tinjauan eksekutif yang berujung pada pencabutan PP. Keputusan itu paling lambat akan diputuskan Maret 2008 mendatang. (GSA/BRO).

Korban – korban itu antara lain :

1. Dewi Khodijah Binti Juma’atun, 21 tahun, mengandung 4 bulan

dengan luka di kepala ( meninggal ).

2. Mistin, 21 tahun dengan luka di dada ( meninggal ).

3. Choirul, 4 tahun, anak dari Mistin dengan luka di dada ( meninggal ).

4. Rohman Bin Saumar, 17 tahun ( meninggal ).

5. Bpk Sutam Bin Saruyan, 45 tahun ( meninggal ).

6. Erwanto 17 tahun

7. Miadi 40 tahun

8. Satiran 45 tahun

9. Nasum 27 tahun

10. Rohman 29 tahun

11. Tosan 25 tahun

• Menurut sumber lain menyatakan bahwa ada salah satu warga yang hilang yaitu Pak Bayan yang sampai saat ini belum ditemukan
• Akibat dari persitiwa penembakan ini menyulut emosi warga Alas Tlogo dan menumpahkan reaksi emosi itu dengan jalan menutup (Memblokir) halan provinsi Pantura jurusan Surabaya – Banyuwangi. Warga menutup jalan, menuntut agar pihak Pemerintah kabupaten Pasuruan segera mengatasi persoalan ini, menuntut pertanggungjawaban pihak TNI AL atas peristiwa penembakan tersebut. Penutupan jalan ini dilakukan dimulai sekitar pukul 11.00-18.00 WIB.

· Pada pukul 17.30 WIB perwakilan warga dating dari Pemkab Pasuruan, dengan Sdr. M Kholil disertai dengan pihak aparat kepolisian membacakan pernyataan dari Bupati Pasuruan yang pada intinya menyatakan :

1. Meminta agar PT Rajawali tidak melakukan penggarapan

sebelum sengketa selesai.

2. Meminta agar Letnan Eko Budi Santoso untuk

bertanggung jawab atas kekerasantersebut.

3. Bupati akan memfasilitasi warga berdialog dengan

Pangarmatin, BPN, Dephankam dengan pejabat

Pemkab Pasuruan besok pada tanggal 31 Mei 2007

pada pukul 08.00 WIB di kantor pemerintah

Kabupaten Pasuruan.

· Peristiwa ini berakar pada persoalan sengketa lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak, memang kasus ini telah diajukan ke Pengadilan Negri pasuruan oleh warga Desa Alas Tlogo dan akhirnya putusan PN Pasuruan mengalahkan gugatan warga desa Alas Tlogo.

** = Sumber data dan informasi yang diolah Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Surabaya – Jawa Timur dan Paguyuban Petani Jawa Timur ( Papanjati )

TNI AL MEMAKAN KORBAN 4 JIWA SUCI PETANI

DI PASURUAN, JAWA TIMUR

Pergantian kepemimpinan bangsa ternyata tidak juga membawa suatu perubahan yang mendasar bagi penghargaan, memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia. Berbagai tindak dan kekerasan struktural masih saja terus terjadi. TNI AL, sebagai aparat negara masih saja menganggap elemen-elemen kekuatan rakyat dan pro-Demokrasi lainya sebuah ancaman. hal ini menimbulkan anggapan bahwa elemen kekuatan rakyat dan pro-Demokrasi lainya harus di “Bungkam”, pola pendekatan represif fisik secara langsung yang sering di pergunakan pada masa rezim otoritarian masih saja terus di pergunakan.

hal ini yang telah terjadi terhadap petani yang ada di desa Alas Tlogo, Kec.lekok, Kab.Pasuruan, Jawa Timur. petani yang sedang berusaha menghalaukan pengerusakan tanaman masyarakat yang dilakukan oleh TNI AL pada pukul 10.30 WIB tiba-tiba harus berhadapan dengan timah panas yang di muntahkan dari senjata TNI AL. Kebrutalan TNI AL tersebut telah merenggut 4 korban petani, yaitu:

1. Siti Khotijah (23 th), tengah hamil 4 bulan tertembak didepan rumahnya sendiri.

2. Mistin (23 th)

3. Sutan (45 th)

4. Rohman (17 th)

insiden penembakan tersebut langsung dengan sangat cepat, pembelokan opini public telah dilakukan oleh angkatan laut dengan mengatakan pembelaan diri. Apakah TNI AL dalam pembelaan diri dapat melakukan penembakan membabi buta? Investigasi lapangan menunjukan fakta bahwa TNI AL melakukan penyerangan terhadap petani yang tengah berusaha untuk menghentikan perusahan lahan tani. tindakan pembelaan diri justru sebenarnya dilakukan oleh petani untuk mempertahankan hidup-hidupnya.

Kekerasan dan pembunuhan adalah tindakan yang sangat brutal dan melanggar Pasal 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Tindakan brutal TNI AL juga melanggar Pasal 6 Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan.

1.Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
2.Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Tindakan brutal dan pembunuhan yang dilakukan TNI AL menunjukan tidak adanya niatan murni bagi penghargaan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. oleh karena itu kami menuntut kepada Presiden RI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.Mengadakan penyidikan menyeluruh atas tindakan brutal dan pembunuhan yang dilakukan oleh TNI AL dan menginformasikan hasilnya kepada publik secara transparan. Penyidikan juga harus mengungkap apakah memang ada perintah struktural untuk menyingkirkan petani.
2.Memerintahkan Panglima TNI untuk menghentikan dengan segera penggunaan kekerasan dan tindakan brutal lainnya serta mengutamakan penyelesaian melalui proses dialog.
3.Memerintahkan Panglima TNI untuk memberhentikan Kepala Staff TNI AL dan anglima Armada Timur karena sudah terbukti melakukan tindak pembunuhan atas petani dan tidak dapat mengendalikan prilaku brutal pasukannya.

Seluruh elemen – elemen kekuatan rakyat dan pro – demokrasi yang lainnya tidak akan pernah berhenti untuk terus berusaha mencapai cita – cita mulia, yaitu mewujudkan negara dan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa yang berkedaulatan sipil, memberikan penghargaan penuh atas Hak Asasi Manusia, menegakkan nilai – nilai demokrasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan rakyat semesta.

Demikianlah siaran pers bersama sebagai pernyataan sikap kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2007

Kontak person :

Salikin Kartorejo (081541595540), Sekjen PETANI Mandiri

ANTARA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No : 3/SKB/BPN/2007

No : B/576/III/2007

TENTANG

PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan maret tahun dua ribu tujuh, yang bertandangan di bawah ini:

1. JOYO WINOTO,Phd selaku KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan pertanahan Indonesia republic Indonesia (BPN RI) berkedudukan di sisingamangaraja No.2 jakarta selaatan, selanjutnya doisebut PIHAK PERTAMA.

2. JENDRAL POLISI Drs.SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkedudukan di Jl.Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang melakasanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instusi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegaka hokum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agrarian (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembara Negara Nomor 2043

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara tahun 1981 No. 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(lembaran Negara tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Peraturan Presiden republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 Tentang badan Pertanahan Nasional.

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Keseapakatan bersama ini bertujuan:

1) Menyamakan persepek dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khusususnya berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.

2) Mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.

3) Menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana sesui dengan kewenangan dibidang tugas masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi:

1) Bidang Pembinaan; dan

2) Bidang Operasional.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagain Kesatu

Bidang Pembinaan

Pasal 3

1) PARA PIHAK dalam rangka memahami pengetahuan dan pemahaman bidang pertanahan dan kepolisian, dapat mengikutsertakan personelnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya.

2) PARA PIHAK menyiapkan tenaga pengajar atau pembicara calam kegiatan pendidikan , pelatihan, temu wicara, maupun kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 4

1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan system pengamanan swakarsa, PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pelatih Profesional.

Komentar : BPN selaku pihak pertama ternyata menyetujui adanya pam swakarsa, jadinya jangan heran kalau konflik pertanahan akan dilawan dengan buruh kebun atau milisi

2) Pengembangan system pengamanan swakarsa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 PIHAK KEDUA mengadakan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Bidang Operasional

Pasal 5

1) PARA PIHAK mendahulukan tindakan persuasive, Preventif dan represif dalam rangak menangani kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksaan tugas dibidang pertanahan.

Komentar : BPN harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksaan tugas dibidang pertanahan. Apakah konflik tanah perkebunan merupakan kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksaan tugas dibidang pertanahan?

2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi tentang terjadinya tindak pidana dibidang pertanahan.

3) Sebelum terbentuknya undang-undang pertanahan yang menjadi landasan hokum penyidik pengawal negeri sipil (PPNS) BPN RI, penangan tindak pidana di bidang pertanahan dilakukan oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA

4) Menyelesaikan sertipikasi tanah-tanah yang merupakan asset PIHAK KEDUA.

Komentar : pasal ini merupakan timbal balik yang diberikan BPN terhadap Polri. Konflik tanah dengan Polri (seperti konflik asrama brimob, dll) tidak dapat diselesaikan oleh BPN karena ada kesepakatan ini

Pasal 6

1) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan mengambil tindakan antisipasi pengamanan, apabila diperoleh informasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 5.

2) PIHAK KEDUA mengambil tindakan hokum terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan atau mengganggu pelaksaan tugas dibidang pertanahan, baik berdasarkan laporan PIHAK PERTAMA dan atau berdasarkan informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA.

Komentar : kriminalisasi petani ternyata bisa datang dari informasi BPN ke Polri.

3) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan proses penyidikan tindak pidana pertanahan.

Pasal 7

1) Penyidikan oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan penyitaan barang-barang bukti berupa dokumen pertanahan, dilakukan koordinasi dengan pihak pertama.

2) Apabila di dalam suatu proses penyidikan tindak pidana bidang pertanahan diperlukan keterangan saksi/ahli dari PIHAK PERTAMA, maka pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan, melalui:

a. Kepala BPN ditingka pusat.

b. Kepala BPN Provinsi dan atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ditingkat daerah.

3) Pemanggilan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b, dapat menunjuk staf yang membidangi atau menguasai permasalahannya atau apabila diperlukan dapat memberikan keterangan secara tertulis.

4) Permintaan keterangan untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan waktu yang sebaik-baiknya.

Pasal 8

1) Pelaksaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Ad Hoc BPN RI-POLRI ditingkat pusat, profinsi, kabupaten/kota/kotamadya yang akan diatar oleh ketentuan yang lebih lanjut oleh kepala BPN RI.

Komentar : BPN sebenarnya tidak membuka pintu partisipasi public kaena sampai sekarang belum ada kelompok ornop yang terlibat di tim ad-hoc

2) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan bersama ini dibentuk forum konsutasi dan komunikasi pertanahan di tingkat pusat dan daerah.

BAB IV

DUKUNGAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Dukungan pekasanaan dapat berupa bantuan personel, sarana, prasarana dan fasilitas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara Proporsional.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 11

1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi PARA PIHAK

2) Apabila kesepakatan bersama ini diperpanjang maka atas persetujuan para pihak dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

3) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud pada huruf 1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perbedaan Pendapat

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian ketiga

Perubahan

Pasal 13

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang taj terpisahkan dari kesepakatan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

1) Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai yang cukup dengan kekuatan hokum yang sama di pegang oleh PARA PIHAK.

2) Dengan di tandatanganinya kesepakata bersama sebagai mana dimaksud pada ayat 1) maka kesepakatan bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1/SKB/BPN/2003, No. Pol. :B/1115/V/2003 di nyatakan tidak berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA KEPALA BPN

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO JOYO WINOTO, Ph.d