Hutan Lindung Disewakan Rp 120-Rp 300 Per Meter

Rabu, 20 Februari 2008
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.20.02094656&channel=2&mn=2&idx=2

Rabu, 20 Februari 2008 | 02:09 WIB

Jakarta, Kompas – Hanya dua bulan seusai menjadi tuan rumah Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim dan di tengah rentetan bencana ekologis, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, energi, dan jalan tol dengan tarif sewa sangat murah. Alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung itu hanya dikenai tarif Rp 1,2 juta per hektar per tahun hingga Rp 3 juta per hektar per tahun, atau Rp 120 per meter hingga Rp 300 per meter.

Kronologis Kasus Penembakan Warga Alas Tlogo

• Pada tanggal 29 Mei 2007 tepatnya hari Selasa, PT Rajawali sebagai rekanan TNI AL melakukan penggarapan dengan menggunakan traktor untuk mengolah lahan menjadi lahan hortikultura (tanaman tebu) yang menjadi sengketa antara warga dengan TNI AL, warga yang merasa bahwa tanah tersebut masih ada tanamannya meminta agar penggarapan dihentikan dulu, sempat terjadi negosiasi agar penggarapan dihentikan terlebih dahulu.

Siaran Pers “Kasus Penembakan Di Pasuruan” Bersama

RACA Institute, FSPI, WALHI, PERGERAKAN, KAU, AGRA, KONTRAS, API, IMPARSIAL, STN, PETANI MANDIRI, AMAN, BINA DESA, SAWIT WOTCH, ABM

TNI AL MEMAKAN KORBAN 4 JIWA SUCI PETANI

DI PASURUAN, JAWA TIMUR

Pergantian kepemimpinan bangsa ternyata tidak juga membawa suatu perubahan yang mendasar bagi penghargaan, memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia. Berbagai tindak dan kekerasan struktural masih saja terus terjadi. TNI AL, sebagai aparat negara masih saja menganggap elemen-elemen kekuatan rakyat dan pro-Demokrasi lainya sebuah ancaman. hal ini menimbulkan anggapan bahwa elemen kekuatan rakyat dan pro-Demokrasi lainya harus di “Bungkam”, pola pendekatan represif fisik secara langsung yang sering di pergunakan pada masa rezim otoritarian masih saja terus di pergunakan.

MOU BPN – POLRI

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No : 3/SKB/BPN/2007

No : B/576/III/2007

TENTANG

PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan maret tahun dua ribu tujuh, yang bertandangan di bawah ini:

1. JOYO WINOTO,Phd selaku KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan pertanahan Indonesia republic Indonesia (BPN RI) berkedudukan di sisingamangaraja No.2 jakarta selaatan, selanjutnya doisebut PIHAK PERTAMA.

2. JENDRAL POLISI Drs.SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkedudukan di Jl.Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang melakasanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instusi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegaka hokum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agrarian (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembara Negara Nomor 2043

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara tahun 1981 No. 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(lembaran Negara tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.